DPRD Bojonegoro Minta Sistem Zonasi Dihapus

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 ini menuai polemik termasuk orang tua siswa, terkait pemberlakuan sistem zonasi. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro meminta sistem zonasi dihapus.

Ahmad Supriyanto sekretaris komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro, yang membidangi pendidikan mengatakan adanya sistem zonasi itu akan menimbulkan beberapa permasalahan, seperti main curang dengan memalsukan beberapa dokumen domisili dan yang lainnya. Agar siswa bisa diterima masuk di sekolah favorit yang dikehendakinya Dan Kalau zonasi dihapus, sebaiknya PPDB berbasis tes masuk atau kualitas kemampuan anak didik. @di

Post Author: gksbi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*